Ibu Nani Hendiarti memberikan sambutan pada pertemuan perdana Gugus Tugas Nasional GII

Pada tanggal 18 Agustus 2023, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan pertemuan perdana Gugus Tugas Nasional Green Infrastructure Initiative (GII) secara hybrid di Hotel Pullman, Jakarta dan mode daring melalui zoom.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas status terkini dari hasil studi pra-kelayakan (pre-feasibility Study/PFS) dari  proyek-proyek GII dan kelanjutannya ke fase studi kelayakan (feasibility study/FS) serta proses memasukkannya ke dalam Blue Book Bappenas. Kelanjutan usulan ini mengacu kepada hasil telaah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah disampaikan melalui Surat Menteri PUPR kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 18 Juli 2023 dan hasil telaah Kementerian Perhubungan yang disampaikan melalui Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 23 Februari 2023.

Pertemuan ini dihadiri oleh Pejabat Eselon I selaku Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Satuan Tugas Nasional GII, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Ibu Nani Hendiarti, Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR, Ibu Diana Kusumastuti, dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Bapak Ervan Maksum. Selain itu, hadir juga anggota Satuan Tugas Nasional dari berbagai kementerian termasuk Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan tim, Kasubdit Perencanaan Direktorat Air Minum dan tim, dan Kasubdit PHLN – Direktorat SSPIP dan tim. Sedangkan dari Bappenas diwakili oleh Direktur Pendanaan Bilateral, dan Direktur Transportasi. Kementerian Perhubungan diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan, Biro Perencanaan, dan Kepala Bidang Pembiayaan Infrastruktur Darat dan Perkotaan. Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Satuan Gugus Tugas Provinsi GII yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepala Bappeda Provinsi NTT dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Sementara mitra provinsi dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali mengikuti secara daring. Sedangkan dari pihak Jerman diwaliki oleh wakil Duta Besar Jerman, Bapak Thomas Graf, serta Konselor Kerjasama Kedutaan Jerman, Principal Advisor GID/GIZ dan tim, serta KfW dan tim.

Dalam sambutannya, Ibu Nani Hendiarti menyatakan bahwa GII bisa mendukung Indonesia melakukan program dekarbonisasi perkotaan secara cepat dan mencapai target RPJMN serta target-target pembangunan lainnya. Ibu Nani juga berharap pertemuan perdana Satuan Tugas Nasional ini sebaiknya tidak hanya membahas dokumen PFS yang sudah selesai, tetapi juga memunculkan keputusan usulan proyek mana saja yang direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses FS dan mana yang tidak perlu dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Pertemuan ini dibagi menjadi beberapa sesi diskusi berdasarkan isu tematik GII, yaitu Air dan Air Limbah, Sampah Padat, dan Transportasi Umum Perkotaan. Pembahasan di sektor air minum dan air limbah dipimpin oleh Asisten Deputi Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA Kemenko Marves Bapak Saleh Nugrahadi, sektor sampah padat dipimpin oleh Asisten Deputi Sampah dan Limbah Kemenko Marves Bapak Rofi Alhanif, dan sektor transportasi publik perkotaan dipimpin oleh Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kemenko Marves Bapak Rachman Hidayat.

Salah satu poin penting diskusi adalah kesiapan kriteria untuk mendukung masuk ke dalam revisi Blue Book 2023. Tiga usulan proyek GII yaitu Bengawan Solo Ayu (sektor air), TPA Kediri, dan Integrated Citarum Wastewater Management dapat dilanjutkan untuk masuk ke Blue Book. Direktur Sanitasi PUPR Bapak Tanozisochi Lase mengatakan bahwa usulan proyek dapat masuk Blue Book  dengan syarat Bappenas memperbolehkan usulan proyek masuk ke dalam Blue Book menggunakan Pra-FS, memiliki mekanisme dan timeline (rencana tindak) penyelesaian pra-FS dan FS yang jelas, serta kesiapan lembaga yang akan bertanggungjawab memproses hibah pra-FS dan FS.

Sedangkan dari sektor Transportasi Umum Perkotaan, Bapak Rachman Hidayat berharap agar proyek transportasi publik di kota-kota di luar provinsi mitra GII sebaiknya didorong masuk ke dalam portfolio GII juga. Namun Kepala Bidang Perencanaan, Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa untuk saat ini hanya terdapat 4 proyek yang menjadi prioritas Kemenhub, yaitu BRT Surabaya, LRT Bandung, SRRL Fase 2, dan BRT Semarang. Kegiatan ini menjadi prioritas sehingga perlu dipastikan kesiapannya secara maksimal. Untuk proyek GII lainnya yang tidak masuk prioritas, maka diarahkan untuk masuk RPJMN berikutnya mengingat alokasi pendanaan tahun ini tidak dimungkinkan untuk penambahan prioritas.

Selanjutnya diskusi sektor persampahan membahas seputar status beberapa usulan sampah padat GII. Pertama, untuk proyek Solid Waste Management (SWM) renaturasi TPA Suwung, Bali, Kementerian PUPR masih menunggu keputusan Steering Committee karena konversi TPA menjadi Ruang Terbuka Hijau bukan bagian dari tugas dan fungsi Direktorat Sanitasi PUPR. Kedua, Usulan Rebana Regional Integrated SWM sedang dalam proses PFS dengan estimasi selesai pada kuartal 3 2023.

Sebagai kesimpulan, empat usulan kegiatan dari 18 usulan proyek GII, yaitu  Integrated Citarum Domestic Wastewater Management (ICDWM), Bengawan Solo Ayu bidang Air Minum, TPA Regional Kediri, dan BRT Surabaya akan diusulkan masuk ke dalam Blue Book 2023, dengan syarat hal-hal teknis pendukung dan dokumen RC keempat proyek tersebut sudah dilengkapi. Selain itu, untuk usulan lainnya yang masih berbentuk dossier akan dibahas dan ditentukan kelanjutannya di rapat Steering Committee ketiga. Adapun proyek mana saja yang akan dilanjutkan atau berhenti akan diputuskan dalam pertemuan Satuan Tugas Nasional selanjutnya bulan depan.