Diskusi seputar angkutan publik perkotaan dalam Lokakarya Tahunan GII di Bandung 30 November – 2 Desember 2022.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyelenggarakan “Annual Workshop Green Infrastructure Initiative (GII)” pada 30 November – 2 Desember 2022 di Bandung, Jawa Barat. Didukung Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), pada lokakarya ini, seluruh pemangku kepentingan GII berkumpul dan berdiskusi membahas status dan hasil pra-studi kelayakan (pre-feasibility study/PFS) dari proyek investasi pembangunan hijau yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah dan membahas rencana tindaklanjut agar sejalan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan infrastruktur hijau dari pemerintah pusat.

Di bawah program GII, saat ini terdapat 15 proposal (dossier) yang diajukan pemerintah daerah empat rovinsi untuk proses PFS di tiga tema utama; Air dan Limbah, Pengelolaan Sampah Padat dan Angkutan Umum Perkotaan. Dari 15 proposal, sembilan di antaranya sudah masuk dalam persiapan di tahap PFS, dan sisanya akan dilaksanakan pada batch berikutnya. Lima belas proposal proyek ini selanjutnya akan ditelaah oleh kementerian teknis terkait dan Bappenas di bawah koordinasi dan fasilitasi dari  Kemenko Marves untuk memastikan hasilnya sejalan dengan prioritas nasional dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019- 2024 .

Dalam sambutannya di hari pertama lokakarya, Bapak M. Saleh Nugrahadi, Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perlindungan Sumber Daya Alam Kemenko Marves menyampaikan paparan 10 Resolusi GII yang merupakan hasil dari  Pertemuann  Komite Pengarah GII Sesi Kedua pada 10 Februari 2022, yang antara lain mencakup Peraturan Dasar, Kriteria Seleksi Provinsi, Kriteria Seleksi Proyek, dan Pembentukan Operational Steering Mechanism . Dalam paparan tersebut ditekankan bahwa 10 Resolusi GII ini menjadi panduan utama pemilihan proyek investasi hijau di bawah GII.

Hari kedua lokakarya dilanjutkan dengan rapat koordinasi pembahasan status PFS pra-studi yang sedang berjalan,dan rencana PFS berikutnya untuk tiga tema utama GII yang dihadiri task force tingkat provinsi,  perwakilan kementerian teknis sebagai bagian dari task force nasional, yang difasilitasi oleh Kemenko Marves.

Dalam rapat koordinasi proyek investasi pengelolaan air dan limbah, salah satu kesimpulan yang dihasilkan adalah dibutuhkan penguatan kriteria kesiapan (readiness criteria) untuk masing-masing paket investasi termasuk kejelasan pengaturan kelembagaan dan pola kerjasama antar kabupaten/kota,  kejelasan komitmen pendanaan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam pembiayaan dan pendanaan sambungan rumah (SPALD-T) dan perbaikan tanki septik (pengelolaan lumpur tinja atau fecal sludge management/FSM).

Rapat koordinasi bidang pengelolaan sampah padat menyimpulkan rencana investasi pengembangan pengelolaan persampahan perlu dipertajam. Selain juga membahas RC seperti di kelompok sektor yang lain, penekanan lebih dan berulang-ulang diberikan pada perlunya perhitungan pembiayaaan operasional dan pemeliharaan paska pembangunan infrastruktur. Catatan penting lainnya dari diskusi di kelompok ini adalah bahwa investasi dalam jumlah kecil  tidak perlu dimasukkan ke dalam usulan proyek GII, melainkan akan diakomodasi dalam APBD/APBN.

Di sektor Angkutan Umum Perkotaan, rapat koordinasi menyimpulkan proyek transportasi harus berdasarkan kepada dokumen Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) yang berbasis fungsional perkotaan. Selain itu, perlu dipastikan pemenuhan kesiapan proyek (readiness criteria) dan penyiapan kegiatan pendukungnya untuk memastikan operasional dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Hal ini karena tujuan utama pembangunan transportasi publik adalah untuk revitalisasi angkutan umum massal, menciptakan transportasi publik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Di hari ketiga lokakarya, Ibu Nani Hendiarti, Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, sebagai Koordinator Sekretariat Komite Pengarah program GII, dan Ibu Ina Lepel, Duta Besar Jerman hadir secara virtual. Ibu Nani mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan jantung pertumbuhan ekonomi nasional demi terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keuangan pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 29% dari kebutuhan pendanaan. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mendorong dan membuka lebar peluang bagi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. GII diharapkan menjadi salah satu peluang untuk menutupi kekurangan tersebut. Program GII juga sangat selaras dengan upaya Pemerintah Indonesia untuk pembangunan rendah karbon serta mendukung pencapaian komitmen nasional untuk mitigasi dampak perubahan iklim.

Duta Besar Jerman Ibu Ina Lepel mengingatkan bahwa lokakarya tahunan ini sangat penting dan mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk  meningkatkan kerja sama dalam koridor GII. Selain itu, Ibu Ina berharap lokakarya ini juga mendiskusikan langkah-langkah nyata yang perlu diambil untuk mendukung proses realisasi proyek-proyek investasi ini ke dalam blue book Bappenas pada bulan Desember 2022 ini.

Lokakarya selama dua setengah hari ini ditutup dengan penandatangan risalah rapat hasil PSF dan proposal PFS untuk 2023 oleh peserta yang merupakan perwakilan gugus tugas nasional dan dari enam provinsi di tiga sektor GII.